Anggaran Mitra Kerja Komisi II DPR Belum Bisa Disahkan

Sejumlah mitra kerja Komisi II DPR menyampaikan rencana anggaran Tahun 2011. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) –mitra kerja dimaksud—menyampaikan rencana anggaran dan penggunaannya dalam rapat di Senayan, Rabu (01/9).

Tasdik Kinanto, Sekretaris Utama Kementerian PAN, mengatakan prioritas Kemeneg PAN adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Termasuk dalam rencana itu adalah pembangunan gedung kantor berlantai lima, pengadaan barang inventaris kantor, dan penambahan sarana gedung. Selain itu, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi minta tambahan anggaran untuk biaya pengawasan dan monitoring ke daerah. Permintaan anggaran itu belum mendapat respons Kementerian Keuangan.

Total dana tambahan yang diminta Meneg PAN mencapai Rp6,5 miliar. “Anggaran ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah. Sampai saat ini kami belum mendapat jawaban dari Departemen Keuangan dan oleh karena itu belum kami cantumkan dalam RKAK/L,” jelas Tasdik.

Sekretaris Utama LAN, Asmawi Rewansyah, menjelaskan pagu anggaran LAN untuk Tahun 2011 mencapai Rp244 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding 2010 yang mencapai Rp196 miliar.

Jumlah pagu anggaran lebih besar diperoleh Badan Kepegawaian Negara. Sekretaris Utama BKN, Edy Topo Anshari, mengatakan pagu anggaran lembaganya mencapai Rp448,46 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp253,36 miliar bakal dipakai untuk program manajemen dan pelaksanaan teknis. Untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai Rp80,82 miliar. Sisanya untuk program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara.

Selain itu, lanjut Edy, BKN juga melaksanakan program prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34,15 miliar untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kegiatan sistem informasi mengelola data kepegawaian. Kegiatan ini, jelas Edy, dalam rangka menyusun database kepegawaian terkini. Program kedua, tambah Edy adalah perencanaan data kepegawaian dan informasi dalam rangka penyusunan teknis penataan kepegawaiian secara nasional.

Namun dari program kerja yang telah ada, Edy menyampaikan bahwa ada beberapa agenda yang belum dimasukkan dan akan diajukan dalam usul tambahan anggaran dalam pagu tahun 2011. “BKN mengajukan pagu anggaran tahun 2011 untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 150 miliar yaitu untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian, rekonsiliasi data kepegawaian dalam anggaran Rp 37,61 miliar kemudian pengembangan sistem rekrutmen PNS dengan anggaran sebesar Rp 15,96 miliar, pengembangan gedung pusat dan pelatihan pengembangan SDM Rp 70,56 miliar. Ini direncanakan di Ciawi Jawa Barat,” papar Edy.

Deputi Pembinaan ANRI, Gina Masudah Husni, mengatakan pagu anggaran untuk lembaganya mencapai RpRp129 miliar. Anggaran tersebut untuk tiga alokasi program yang telah disiapkan oleh ANRI. Program pertama jelas Gina adalah, program dukungan manajemen pelaksanaan dan tugas teknis lain sebesar Rp56,8 miliar. Sasarannya? “Meningkatnya pemberitaan tentang kearsipan yang dimuat di media masa dan elektronik. Terwujudnya pelaksanaan urusan ketata usahaan. Meningkatnya jumlah produk hukum kearsipan yang disahkan menjadi aturan kearsipan. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan ANRI. Meningkatnya jumlah pegawai sesuai dengan keahliannya. Terwujudnyan pelayanan kearsipan kepegawaian,” papar Gina.

Program kedua, lanjut Gina adalah, peningkatan sarana dan prasaran aparatur ANRI dengan alokasi anggaran sebesar RP27,9 miliar. Sasarannya adalah, meningkatnya pemungutan sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan. Program terakhir, jelas Gina, dengan alokasi anggaran sebesar Rp44,3 milar, yaitu program penyelenggaraan kearsipan nasional. Sasarannya, jelas Gina, tercapainya efektifitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan arsip statis baik konfensional maupun eletronik.


Belum bisa disetujui

Rancangan pagu anggaran mitra kerja itu ternyata belum bisa disahkan. Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Gamari Sutrisno, menyesalkan mitra kerja yang baru menyampaikan dokumen rencana pagu anggaran pada saat rapat. “Bahan baru saja saya terima dan belum sempat saya pelajari kemudian bagaimana saya mau menanggapi. Kalau tetap dibahas bisa saja Cuma hanya sebatas normatif saja. Oleh karena itu menurut saya harusnya bahan ini disampaikan jauh sebelumnya. Saya usulkan rapat ini ditunda saja,” ujar Gamari.

Hal senada disampaikan Alexander Litaay. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan tanpa pendalaman terlebih dahulu, rapat akan sia-sia. “Pengalaman saya ketika kita disodori bahan seperti ini, kita bahas bla-bla kemudian disetujui. Jadi saya dukung pendapatnya Pak Gamari kecuali kalau mau dibahas sambil lalu. Kita perlu mempelajari hasil Raker-raker kita yang lalu apa betul dalam penggunaan anggaran ini, setelah itu baru kita bahas,” tegas Alex.

Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Sukiman juga meminta agar rapat untuk mengamini alokasi anggaran dan juga program kerja yang ada dari mitra yang hadir, ditunda. “kita memang baru saja menerima bahan. Ini menyangkut sebuah perubahan, oleh karena itu perlu pendalaman. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh teman-teman ini kita tunda dan dijadwalkan lagi tetapi tidak dalam waktu yang terlalu lama,” ujar Sukiman.

Mendengarkan pendapat dari anggota komisi II yang ada, Ketua Komisi II, Chaeruman akhirnya memutuskan menutup rapat. “Tidak mungkin pembahasan ini hanya dalam satu kali saja selesai,” ujarnya. Dengan demikian, Chaeruman juga berpendapat, bahwa ada baiknya rapat kali ini untuk ditunda dan tidak buru-buru disahkan. “Oleh karena itu sebaiknya kita tunda,” ujarnya.(Sumber: http://202.153.129.35/berita/baca/lt4c7e7c82ecf3c/anggaran-mitra-kerja-komisi-ii-dpr-belum-bisa-disahkan)